Logo Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai penundaan Daftar Pemilih Tetap (DPT) langkah yang tepat. Hal itu dilakukan daripada KPU menetapkan data DPT yang tidak valid.
'Apalagi bila memang disinyalir ada jutaan data yang masih bermasalah,' kata Ketua DPP PKS Aboebakar Al Habsy di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (24/10/2013).
Aboe menyarankan agar KPU secepatnya membenahi DPR. KPU juga tidak boleh main-main dengan DPT.
'Karena ini berkaitan erat dengan kualitas hasil Pemilu 2014. Jangan sampai persoalan DPT ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak tak bertanggungjawab untuk membuat kecurangan,' kata Aboe.
Masih kurang lengkapnya elemen data dari 20,3 juta pemilih dalam DPT, ujar Aboe, akan membawa potensi besar adanya kecurangan. Seharusnya, lanjut Anggota Komisi III itu, persoalan tersebut dapat diselesaikan dengan melakukan sinkronisasi antara KPU dan Kemendagri.
'Karena Kemendagri telah punya data e-KTP. Bila data e-KTP tidak bisa menjawab persoalan ini, maka sebenarnya proyek triliunan rupiah tersebut telah gagal,' kata Aboe.
{ 0 comments... Views All / Send Comment! }
Post a Comment